JRDP Memprotes Tim Seleksi KIP Banten

47 views
banner 468x60

Banten Inspiratif, SERANG – Pengumuman Nomor 07.TSKI/2019 tentang Hasil Tes Potensi dan Tahapan serta Jadwal Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, yang diterbitkan oleh Tim Seleksi, menuai protes dari sejumlah kalangan.

Pasalnya, dalam pengumuman yang diterbitkan pada Selasa (19/3/2019) hari ini, Tim Seleksi menjadwalkan pelaksanaan tahap seleksi wawancara salah satunya pada tanggal 17 April 2019, dimana waktu tersebut bertepatan pada Hari Pemungutan Suara di Pemilu Serentak kali ini.

Menyikapi hal ini, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menilai kegiatan instansi pemerintah yang mengambil jadwal di Pemilu 2019 ini, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang.

“Pengaturan libur di hari pemungutan suara adalah mandat undang-undang. Pada pasal 167 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional,” ujar Koordinator Pemantau Provinsi Banten JRDP, Ahmad Fauzi Chan, Selasa (19/3/2019).

JRDP juga meminta instansi pemerintah, maupun dunia usaha memberikan kebebasan dan menghargai hak berdemokrasi pada hari Pemilu itu kepada masyarakat, terlebih sudah jelas diatur oleh Undang-undang.

“Perusahaan aja wajib meliburkan karyawannya, karena perintah undang-undang, kami jadi heran kenapa ada instansi pemerintah malah mengagendakan kegiatan di hari Pemilu. Jangan sampai ada pandangan miring, bahwa Pemprov Banten tidak paham aturan, atau dinilai tidak mendukung hajat demokrasi,” ujar pria yang akrab disapa Ichan ini.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi ini tidak bisa berdiri sendiri, karena merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Kominfo.

“Gubernur harus melarang keras instansi pemerintahan membuat agenda di hari Pemilu, kecuali bila ada force majeur, misalnya bencana dan sejenisnya. Kecuali juga rumah sakit dan tenaga pemadam kebakaran yang diatur jadwalnya, dengan tetap memberikan hak pegawai dalam berdemokrasi,” tegas Ichan.

JRDP berharap Timsel Calon Anggota KI Banten bisa merevisi jadwal seleksi wawancara tersebut, karena ini menjadi preseden buruk jika tetap laksanakan oleh lembaga pemerintah.

“Peserta seleksi calon Anggota KI ini kan mungkin jarak tempuh dari kediamannya ke lokasi wawancara, tidak bisa singkat. Sementara juga harus menunaikan hak demokrasinya sebagai warga negara, tentu akan sulit membagi waktu. Sangat tidak masuk akal kalau ini dipaksakan oleh Timsel, kami JRDP protes keras jika tidak berubah jadwal tersebut”.

Perlu diketahui juga Pasal 498 UU Pemilu;

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Red)

banner 468x60)

Banten kip

Posting Terkait

banner 468x60