Praktisi Hukum : Jika Ada Pemalsuan Tandatangan, Sertifikat Tanah Tersebut Cacat Hukum

5013 views
banner 468x60

Dokumen Sertifikat Tanah yang terindikasi adanya pemalsuan tandatangan salah satu ahli waris atas nama Drs. Iman S, Nomor urut 6.

Banten Inspiratif . CILEGON – Menanggapi pemberitaan yang ditulis Banteninspiratif.com tentang Adik kandung mantan Kepala Desa Taman Baru (Alm Hj. Sunatun-red) mempertanyakan keabsahan sertifikat tanah hak milik dari Rt. Ati Marliati 1000 M2 dan Tb. Ade Hidayat seluas 1000 m2 yang berlokasi di Kampung Sondol, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

Karena Menurut Iman Sukiman selaku adik kandung dari mantan Kepala Desa Taman Baru, keabsahan sertifikat kepemilikan tanah tersebut tidak sah. Ketidak sahan tersebut karena Iman tidak merasa menandatangani surat persetujuan hak waris pada Akte Jual Beli (AJB)

Beberapa praktisi hukum angkat bicara, salah satunya dari Evi Silvi Sofawi yang mengatakan, jika terbukti adanya pemalsuan dalam AJB. Maka sertifikat tersebut bisa batal atau cacat hukum. “Kasus yang menimpa salah satu masyarakat Kota Cilegon itu bukan termasuk transaksi jual beli, tetapi indikasi ini, termasuk dari perampasan dan ini, termasuk melanggar hukum,” katanya.

Dijelaskan Evi, jika ada pemalsuan, sertifikat yang sudah ada bisa dikatakan cacat hukum. “Sudah jelas, bagi pihak – pihak yang melegalkan proses transaksi ini, harus dihukum, karena ini adalah hal yang melanggar hukum,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Praktisi hukum lainnya, Cecep Saepudin jika ada salah satu ahli waris yang tidak merasa menandatangani dalam AJB atau ada yang melakukan pemalsuan. Sertifikat tersebut cacat hukum. “Jika memang terjadi, tanda tangan ahli waris itu benar terjadi adanya indikasi pemalsuan tanda tangan tersebut, sesuai dengan berita yang saya baca. Sudah jelas itu keberadaan sertifikat cacat hukum dan aturan lebih lanjut jika pihak-pihak yang dirugikan harus melakukan upaya-upaya hukum yang mampu membuktikan secara prosedural hukum,” ungkapnya. Jika terkait pemalsuannya itu sudah jelas ada sangsi pidananya sesuai dengan KUHP 263 dan 266 pasal yang akan digunakan,” ungkap Cecep.

Iman S merasa belum menandatangani Form AJB.

* Jika dirugikan, Tempuh Jalur Hukum

 

Di tempat terpisah Azwar Anas, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Banten mengatakan saat dimintain tanggapannya mengenai pemberitaan banteninspiratif.com tentang indikasi pemalsuan tanda tangan di AJB harus segera diselesaikan. “Permasalahan ini, memang harus diselesaikan, karena ini merugikan salah satu masyarakat Cilegon,”

Anas pun menambahkan dalam permasalahaan ini seharusnya pihak yang mempunyai sertifikat tanah dalam hal ini, Ratu Ati Marliati dan Tb Ade Hidayat yang diindikasi adanya pemalsuan tanda tangan salah satu ahli waris yang merasa tidak menjual segera menyelesaikan  dan menunjukan  itikad baiknya.

“Jika permasalahannya hanya satu orang yang tidak merasa adanya indikasi pemalsuan tandatangan ahliwaris untuk persetujuan proses jual beli harusnya ada itikad baik dari Rt Ati atau dari Tb Ade Hidayat untuk menyelesaikan permasalahaan ini dengan cara duduk bersama jangan sampai mengabaikan hal – hal seperti ini yang mengakibatkan tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, walaupun menurut sumber sudah melakukan upaya mediasi melalui polda dan organisasi Ombusman yang sampai saat ini, belum ada realisasinya,” Tutur Anas.

Jika Ratu Ati Marliati dan Tubagus Ade Hidayat tidak melakukan upaya penyelesaian. Berarti jelas pejabat Cilegon melakukan tindakan  yang tidak baik apa lagi keduanya adalah seorang pejabat pemerintahan yang seharusnya melindungi masyarakat.” Tambahnya.

Ditegaskan Anas, jika Iman Sukiman merasa dirugikan harus melaporkan kepada pihak berwenang “jika indikasi pemalsuan tandatanggannya terbukti maka serahkanlah ke pada penegak hukum dan jika sudah ada upaya hukum yang ditempuh korban, maka penegak hukum harus adil dalam menindak lanjuti permasalahan ini jangan sampai tebang pilih dan harusnya penegak hukum bisa melihat dari kasus kasus yang sudah pernah terpublikasi oleh para awak media sebagai acuan kalau di kota Cilegon ini tidak menutup kemungkinan banyaknya permasalahan yang seperti ini dialami masyarakat Cilegon,” tegas Anas.

Sebagai Aktivis pergerakan, dikatakan Anas, Lira Banten siap mendorong untuk mengawal proses hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. (Lidya/ Tim Redaksi)

banner 468x60)

cilegon pemalsuan tandatangan sertifikat tanah

Posting Terkait

banner 468x60