Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Mandul, LBH KI MASJONG Desak Pemkot Cilegon Keluarkan Perwal  

116 views

Banten Inspiratif, CILEGON – Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Pemkot Cilegon yang selama lima tahun sejak Perda tersebut ditetapkan, dinilai belum banyak dirasakan bahkan diketahui oleh masyarakat kota industri. Hal itu di pertanyakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KI MASJONG untuk realisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Kota Cilegon tersebut

Menurut Direktur Eksekutif LBH KI MASJONG, Safiulloh SH,MH mengatakan, pemberian bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin sangat krusial dan sangat penting dalam pemenuhan hak-hak seluruh warga untuk mendapatkan pembelaan yang sama dihadapan hukum

“Padahal Perda tersebut penting adanya, sebagai bagian dari pelayanan publik, wabil khusus bagi masyarakat miskin di Kota Cilegon”, katanya, Jum’at kemarin (18/10/2019).

Untuk itu, LBH KI MASJONG mendorong Pemkot Cilegon untuk serius dalam upaya merealisasikan Perda No.3 Tahun 2014, mulai dari keseriusan Walikota Cilegon membuat Peraturan Walikota (Perwal) hingga mengalokasikan anggaran dari APBD Cilegon.

“Oleh karenanya, kami mendesak Pemkot Cilegon agar segera merealisasikan Perda tersebut dibarengi dengan dikeluarkannya Perwal sebagai bentuk petunjuk pelaksanaan Perda tersebut. Dan kami mendorong agar segera juga dimasukan dalam APBD 2020 mendatang”, tegasnya.

Safiulloh berharap dengan direalisasikannya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, membuat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum bisa dilakukan pendampingan oleh lembaga bantuan hukum yang ada sesuai dengan semangat Undang-undang No. 16 Tahun 2011.

“Dan realisasi Perda tersebut murni aspirasi dan harapan dari masyarakat Cilegon, dan kami sebagai praktisi hukum harus menyampaikan hal tersebut apa adanya,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan, tentang Undang-undang nomor 16 tahun 2011,  pasal 17 ayat 1, bahwa Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

“pasal itu berbunyi tegas, dan untuk mengimplementasikan pasal 17, di atur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2”, ungkapnya

 

(*1 Red)

 

 

 

cilegon LBH Ki Masjong Desak Pemkot Cilegon Keluarkan Perwal Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Mandul

Posting Terkait